Money Politik

MONEY POLITIC DAN DEMOKRASI

Oleh: Kamirah

 

Money politics merupakan satu model politik yang buruk dan pelanggaran kampanye. Suara rakyat sebagai “suara Tuhan” sebagaimana sering diucapkan para politikus, pada kenyataannya hanya ungkapan manipulatif. Khususnya ketika dihadapkan dengan realitas bahwa uang dan kepentingan dijadikan alat utama dalam meraih suatu jabatan/kekuasaan. Meskipun praktik money politics merupakan suatu pelanggaran namun kenyataannya sebagian besar masyarakat menengah ke bawah masih menggandrunginya karena faktor kebutuhan ekonomi.

Namun penerapan demokrasi itu sendiri seringkali dinodai dengan penyimpangan-penyimpangan seperti praktik money politics (politik uang). Satu usaha yang dilakukan oleh para kandidat maupun partai politik agar memenangkan perolehan suara yakni dengan transaksi jual beli suara atau dikenal dengan istilah money politics. Praktik semacam itu jelas bersifat ilegal dan merupakan kejahatan.

Oknum yang melakukan money politics haruslah memunyai persiapan dana yang besar, mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Pada pemilihan anggota dewan atau legislatif beberapa tahun yang lalu, sudah menjadi rahasia umum jika sebagian besar caleg harus mengeluarkan uang dengan jumlah yang banyak untuk mendapatkan kursi di DPRD.

Dana money politics tersebut biasanya diperoleh dari dua sumber. Pertama, berasal dari pendukung yang memiliki kepentingan. Di Indonesia, hampir 60 persen diperoleh dari pengusaha. Kondisi ini berimplikasi serius yakni kebijakan pemerintahan yang terpilih akan mengutamakan kepentingan pengusaha yang mendukung.

Kedua, dana berasal dari pribadi sehingga menciptakan politik balik modal. Dari perhitungan sederhana, praktik money politics membuka ruang yang sangat lebar untuk korupsi. Pasalnya ketika ia menduduki suatu jabatan, maka ia akan berusaha untuk mengembalikan dana yang telah ia habiskan melalui berbagai cara. Tak jarang, banyak pula wakil rakyat yang diberitakan telah melakukan berbagai penyimpangan dan pelanggaran hukum.

Pemerintah juga harus berperan dalam merumuskan dan menegakkan perundang-undangan untuk menutup sekecil mungkin celah pelanggaran money politics, peningkatan sistim pemantauan dan pengawasan yang efektif dengan meningkatkan peran Panwaslu. Selain itu, juga harus menjatuhkan sanksi yang tegas dan jelas baik bagi para pelaku money politics.

Para calon pemimpin dan wakil rakyat juga sebaiknya mengambil langkah sebagai berikut. Mulai dari menghindari praktik money politics dan meminimalkan biaya penyelenggaraan kampanye, meningkatkan kapasitas dan kualitas, memprioritaskan ide-ide dan pemecahan masalah kerakyatan, berkompetisi dengan baik dan jujur, serta melakukan pendidikan politik kepada masyarakat.

Sedangkan partai politik juga harus berkampanye dengan santun sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, dalam perekrutan kader hendaknya lebih banyak memberikan ruang kepada kader yang memiliki kualitas, pengalaman, serta kompetensi yang baik untuk menjadi anggota legislatif. Tak lupa, parpol juga berperan dalam melakukan pendidikan politik kepada masyarakat

Sudah saatnya semua lapisan masyarakat mengambil sikap untuk menolak praktik money politics. Praktik ini harus dihindari karena selain menghancurkan sendi-sendi moral dan demokrasi, juga menimbulkan kerugiaan baik moril maupun materil bagi bangsa dan negara.

Pasalnya dengan adanya money politics akan melatih masyarakat untuk bertindak curang. Pelakunya pun bila terpilih, mungkin sekali melakukan penyalahgunaan jabatan dan terlibat kasus korupsi. Sementara mereka yang gagal menjabat, bisa-bisa terganggu secara psikologis atau depresi. Di sisi lain, kerugian berjalannya money politics bagi pemerintah adalah terciptanya produk perundangan atau kebijakan yang kolutif dan tidak tepat sasaran. Pasalnya mereka yang menjabat tidak sesuai dengan kapasitas atau bukan ahli di bidangnya.

Tak hanya berimbas buruk bagi masyarakat, pelaku, dan pemerintah, praktik money politics ini berakibat pada pencitraan yang buruk serta terpuruknya partai politik. Melalui pendidikan politik, lama-kelamaan masyarakat akan sadar mana parpol yang bersih dan santun.

Kini, kita berharap semoga proses demokrasi di Indonesia dapat berjalan dengan lancar. Semoga kita dapat memilih dengan cerdas para wakil rakyat dan pemimpin yang benar-benar pro rakyat, akuntabel, memiliki integritas tinggi, serta iman yang teguh. Kini saatnya kita bersatu dan melakukan suatu gerakan untuk menolak aksi money politics.